Terkuak, Seperti Ini Mal Mewah Lokasi Belanja Para Elite Korut

Kim Kwangjin, pembelot Korut yang kini bekerja sebagai analis di Korea Selatan, menambahkan bahwa mal mewah tersebut merupakan salah satu bagian proyek milik Office 39, lembaga yang diduga oleh Kementerian Keuangan AS beroperasi dalam aktivitas finansial ilegal Korea Utara.

“Mereka mengontrol mal dan swalayan mewah, perhotelan, dan industri jasa di Pyongyang. Semua bisnis terbaik ditangani oleh mereka,” jelas Kwangjin.

Tak jelas berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh Office 39. Estimasi kasar, lembaga itu mampu menjaring keuntungan finansial sebesar ratusan juta dollar dari berbagai aktivitas bisnis.

Lembaga yang didirikan sekitar 1970an pada rezim Kim Ilsung itu, menurut Kwangjin, lebih tepat dianggap sebagai organisasi keluarga, ketimbang organisasi pemerintah. Organisasi itu merupakan bisnis keluarga besar Kim. Bukan milik kabinet, bukan milik pemerintah,” tambah Kwangjin.

Diduga, Office 39 turut melakukan aktivitas bisnis luar negeri dengan sejumlah negara. Keuntungan perdagangan yang dijalin oleh Office 39 dengan negara lain dianggap masuk ke dalam kas program pengembangan nuklir Korut.

Dan, barubaru ini, upaya untuk memotong arus finansial ilegal Korea Utara yang bersumber dari negara lain menjadi salah satu agenda prioritas Washington, DC. Urgensi agenda itu semakin menjadi, khususnya sejak Pyongyang berhasil melakukan tes rudal untuk yang ke11 kalinya sepanjang tahun 2017.

“Aksi global dibutuhkan untuk menghentikan ancaman yang bersifat global pula. Setiap negara yang membantu Korea Utara, dari aspek ketenagakerjaan, ekonomi, atau militer, jelasjelas melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB,” jelas Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Akhir Juni lalu, Kementerian Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap empat entitas finansial asal China, yang diduga berperan sebagai “pipa penghubung” untuk mendukung aktivitas finansial ilegal Korut. Sanksi itu dijatuhkan pada Bank of Dandong, satu perusahaan, dan dua individu pegiat finansial.

“Kami akan terus memotong arus keuangan Korea Utara sampai mereka taat pada ketentuan yang ada,” kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, 30 Juni 2017.

Kebijakan sanksi AS juga turut merambah ke Afrika. Salah satu negara yang dijatuhi sanksi adalah Sudan.

Hingga kini, Sudan masih meninjau sanksi yang diterapkan AS tersebut. Negara dengan Ibu Kota Khartoum itu akan merespons penjatuhan sanksi Washington, DC pada Oktober tahun ini.

Washington, DC juga menduga bahwa sejumlah entitas asal Myanmar dan Singapura memiliki riwayat, bahkan hingga kini masih, membeli persenjataan produksi Korea Utara.

Pada 2015, Kementerian Keuangan AS meyakini junta militer yang pada saat itu memerintah Myanmar, merupakan salah satu pembeli sistem misi balistik produksi Korut. Penjualan itu dipercaya sebagai sumber dana program pengembangan rudal, hulu ledak nuklir, dan gaya hidup mewah Kim Jongun.

Meski kini junta militer Myanmar telah kehilangan relevansinya di pemerintahan, kekuatan politik mereka masih memiliki pengaruh besar. Mereka juga diduga rutin menjalin kontak dengan Korea Utara.

Awal tahun ini, Directorate of Defense Industries (DDI) Myanmar merupakan satu dari 30 lembaga dunia yang dijatuhi sanksi oleh Kemlu AS. Meski penjatuhan sanksi tak menyebut keterkaitan dengan Korut sebagai faktor, pada 2012 DDI sempat menuduh hal serupa. Dan pada 2013, kepala DDI Letnan Jenderal Thei Htay resmi dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu AS.

Sementara itu, beberapa firma asal Singapura turut diduga menjalin hubungan dengan entitas Korea Utara.

Laporan dari PBB awal tahun ini sempat menyebut bahwa sebuah perusahaan bernama Pan Systems Pyongyang memanfaatkan jaringan agensi finansial asal China, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, untuk mengelabui mekanisme sanksi yang diterapkan oleh AS Cs. Skema itu dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan material persenjataan produksi Korea Utara.

Kwangjin pun turut mengafirmasi dugaan finansial ilegal Korea Utara dengan Singapura.

“Mereka ingin menghasilkan uang dengan perjanjian ilegal bersama Korut. Dan aktivitas itu dilakukan secara sembunyisembunyi. Begitupun perdagangan yang bersifat legal. Singapura juga menjadi negara yang strategis, mengingat mereka, merupakan kawasan pelabuhan internasional besar di kawasan,” tambah Kwangjin.