Kinerja Dikritik ICW, Ini Tanggapan Jaksa Agung

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo angkat bicara mengenai kritik yang dilancarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak memuaskan.

Prasetyo menilai, kritik ICW itu tidak berdasar. Dia meyakini, orang yang mengkritiknya itu tidak jauh lebih baik bila memimpin Korps Adhyaksa.

“Kalau dia menjadi Jaksa Agung, apakah dia akan lebih baik dari itu? Jadi jangan seperti orang nonton bola saja,” kata Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.

Menurut Prasetyo, pihaknya terus mengawasi seluruh jaksa di Indonesia. Hanya saja, ada sejumlah kendala ketika mengawasi jaksa yang berjumlah 10 ribu lebih itu.

“Kami bukan tidak melakukan penertiban. Mana mungkin saya biarkan mereka menyalahgunakan kewenangan?” ucap dia.

Ia juga mengklaim sudah banyak jaksa yang ditindak tegas karena terlibat kasus pidana.

“Saya tahu persis bagaimana yang terjadi. Tapi mau jadi malaikat kan tidak mungkin. Ada juga itu oknum dan jangan digeneralisasi,” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, kinerja Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, kembali menjadi sorotan usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya.

Sorotan itu datang dari ICW. Mereka menilai kinerja Prasetyo selama ini tidak memuaskan.

“Kerja kejaksaan di bawah Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo) masih jauh dari memuaskan. Prasetyo tidak kerja yang baik selama kepemimpinannya sebagai Jaksa Agung,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lola Ester, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Agustus 2017.

ICW memiliki catatan tersendiri terhadap kinerja Prasetyo dalam penindakan korupsi selama kepemimpinannya sebagai jaksa agung. Lola menilai, selama kepemimpinan Prasetyo, masalah penindakan korupsi masih minim.

“Dari November 2014 sampai Oktober 2016, jaksa agung menangani sekitar 24 kasus korupsi yang melibatkan 79 tersangka dan menimbulkan kerugian negara Rp 1,5 triliun. Dari 24 kasus tersebut, sekitar 67 persen atau 16 kasus korupsi masih di tingkat penyidikan,” ungkap Lola.