KPK Geledah Balai Kota Malang terkait APBD 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai menggeledah sejumlah ruang di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Tim penyidik KPK yang datang sejak pukul 09.00 itu keluar dari ruangan Wali Kota Malang M Anton sekitar pukul 18.14. Mereka membawa berbagai dokumen yang diambil dari berbagai ruangan dinas.

“Tidak ada pemeriksaan, hanya untuk pengambilan data saja untuk kelengkapan penyidikan KPK,” kata Anton usai penggeledahan di Balai Kota Malang, Rabu (9/7/2017).

Menurutnya, penyidik komisi antirasuah hanya menjadikan ruangannya sebagai tempat mengumpulkan data. Tidak ada satu orang pun di lingkungan Balai Kota Malang yang diperiksa oleh penyidik. Anton sejak pagi hingga penggeledahan usai berada di dalam ruang kerjanya.

“Sesuai surat yang ditunjukkan KPK, pemetaan data untuk kelengkapan penyidikan. Sebenarnya boleh saja pulang, tapi saya menunggu kelengkapan data,” ucap Anton.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengatakan, tim penyidik komisi antirasuah itu mengambil dokumen APBD 2015 dan beberapa dokumen lainnya.

“Itu untuk apa, saya tidak tahu. Saya juga belum mendengar soal ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja yang terlibat,” ucap Wasto.

Ia mengaku sepanjang hari ini hanya diminta oleh penyidik untuk menyaksikan pengumpulan data itu. Wasto mengakui pernah dipanggil KPK pada tahun lalu saat masih menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dimintai keterangan tentang APBD 2015.

“Dipanggil sekali, ditanya soal mekanisme dan proses penyusunan APBD sesuai fungsi saya di Bappeda,” ujar Wasto.

Ia tak tahu apa yang menjadi titik fokus penyidikan KPK tentang APBD 2015 itu. Meski tahun lalu banyak pejabat yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

KPK menggeledah Balai Kota Malang sepanjang hari ini. Enam orang penyidik menyasar sejumlah ruangan mulai ruangan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah (sekda) dan Asisten Pemkot Malang yang berada di Balai Kota. Selain itu kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Jalan Bingkil serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu turut disegel.