Wamenkeu: Dana Desa Rp 60 Triliun Jangan Ditahan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Uang itu diharapkan dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat.

“Salah satunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kan ada cash for work. Pemudapemudi desa yang awalnya belum punya kerjaan, banyak pengangguran, diberikan dana desa, maka mereka bisa bekerja membangun infrastruktur dan mendapatkan penghasilan,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Saat ini, katanya, dana desa sebesar Rp 60 triliun di APBNP 2017 dicairkan secara bertahap dengan harapan dapat digunakan untuk kegiatan produktif di desa.

“Baru berapa persen dana desa yang diserap, lalu nanti kita transfer lagi. Kalau ditransfer itu digunakan supaya memberi multiplier effect, jangan ditahan dan jangan malah tiarap. Repot kan kalau sampai ada silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) desa,” tegas Mardiasmo.

Menurutnya, dengan pemanfaatan dana desa secara tepat, dapat mengatasi ketimpangan, kesenjangan, dan mengurasi masalah pengangguran. “Kalau desanya maju, masyarakatnya pasti maju, tidak ada ketimpangan, kemiskinan, dan kesenjangan,” kata Mardiasmo.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) saat ini, tuturnya, sedang membuat standar akuntansi atau sistem keuangan desa. Dengan standar akuntansi tersebut, penggunaan dana desa dirangkum dalam satu sistem yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, sistem ini tidak menjamin bisa adanya penyelewengan atau korupsi.

“Kalau menjamin (korupsi) ya, tidak bisa jamin karena kan bisa jadi ada yang bikin proyek fiktif, Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dibuat markup. Tapi setidaknya dengan sistem itu, membuat masyarakat desa bisa mengawasi penggunaan dana desa seperti apa,” ucap Mardiasmo.