Pengadilan Sebut Lahan Cigugur Bukan Cagar Budaya Sunda Wiwitan

Kuningan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyatakan bahwa keputusan menggelar eksekusi lahan yang ditentang kaum Sunda Wiwitan tersebut karena proses gugatan hukum yang dilayangkan Djaka Rumantaka sudah inkrah.

Eksekusi berlangsung di lahan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Namun, eksekusi tersebut menunggu pengajuan pemohon.

Panitera PN Kuningan, Andi Lukmana mengatakan, proses gugatan sudah sampai ke Mahkamah Agung. Meski ada gugatan balik dari pihak AKUR, gugatan tersebut gagal.

Dari kacamatan hukum, menurut dia, status lahan adat seluas 224 meter persegi tersebut sah milik ahli waris Djaka Rumantaka. Tanah tersebut tepatnya berada di Blok Mayasih, RT 29 RW 10, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan informasi dan dari gambar situasi tempat, tanah tersebut bukanlah tanah adat atau cagar budaya Sunda Wiwitan, melainkan dahulunya satu hamparan lahan. “Sehingga lahan yang akan dieksekusi ini bukan cagar budaya (Sunda Wiwitan), karena ada di bagian belakang,” ucap dia, Kamis (24/8/2017).

Tanah tersebut diklaim penggugat merupakan warisan dari sang ibunda, Ratu Siti Djenar Alibassa, yang kini ditempati oleh keluarga almarhum E. Kusnadi.

Sebelumnya, PN Kuningan menggagalkan rencana eksekusi lahan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Penggagalan tersebut lantaran PN Kuningan khawatir akan terjadi korban jiwa. Panitera PN Kuningan Andi Lukmana mengatakan, pihaknya bersama kepolisian sepakat menggagalkan rencana eksekusi tersebut agar tidak menimbulkan korban.

“Jadi amar putusan perkara nomor 07 tahun 2009 yang dimenangkan Djaka Rumantaka digagalkan karena kondisi tidak memungkinkan,” kata Andi, Kamis ini.

Dia menegaskan, jika ada korban, permasalahan akan lebih panjang. Namun demikian, dia memastikan bukan eksekusi lahan digagalkan, melainkan ditunda. Namun, hal itu tergantung pengajuan pemohon Djaka Rumantaka untuk menggelar lagi eksekusi di lahan yang dianggap kaum Sunda Wiwitan sebagai cagar budaya.