Pansus Hak Angket Tuding KPK Langgar UU, Begini Alasannya

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, perlindungan terhadap saksi merupakan lex spesialis atau hukum bersifat khusus, dalam hal ini untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Agun menyebutkan, sesuai Pasal 36 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006, bahwa LPSK dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang.

“Di situ katakatanya dapat, bukan wajib. Sehingga perlindungan saksi dan korban adalah lex spesialis, bukan kewenangan KPK,” ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Agun menjelaskan, berdasarkan keterangan LPSK menegaskan bahwa fungsi koordinasi KPK terhadap lembaga lain tidak dilaksanakan.

Menurut Agun, jangankan koordinasi, LPSK minta bertemu saja tidak direspons. Padahal seharusnya, kata dia, LPSK bisa berkoordinasi dengan KPK.

“Bahkan, LPSK telah berkirim surat kepada KPK untuk bertemu dan dialog dengan pimpinan KPK, namun tidak pernah dijawab,” kata dia.

Karena itu, Pansus Angket KPK berpandangan lembaga antirasuah telah melanggar karena menyediakan safe house atau rumah aman, juga terkait habisnya masa kerja sama antara LPSK dengan KPK pada 2015.

“KPK dan LPSK hingga saat ini belum melakukan pembahasan atas habisnya nota kesepahaman, soal rumah aman atau safe house ini,” kata dia.

Senada dengan Agun, anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun mengatakan, lembaga antirasuah tersebut tidak memiliki kewenangan membuat safe house, bagi saksi atau pelapor kasus korupsi.