Program Desmigratif Meningkatkan Kesejahteraan TKI dari Desa

Pemerintah resmi luncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini bagian dari upaya pemerintah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung halaman.

Program ini melibatkan 11 Kementrian dan lembaga, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Ekonomi Kreatif. Pemerintah jugamenggandeng Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Dunia, Sampoerna Foundation, serta sejumlah lembaga swasta lainnya.

Acara peluncuran dengan tema “Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa” tersebut dilakukan di Hotel Bidakara Jakarta pada (Senin 11/9/2017). Hadir dalam acara tersebut, 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas Tenaga Kerja yang menjadi kantong TKI dari seluruh Indonesia.

Hadir pula perwakilan dari seluruh lembaga terkait, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Program Desmigratif merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya secara terpadu. Juga sesuai dengan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa, ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, di acara peluncuran.

Ia menjelaskan, program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keimigrasian.

Kedua, menumbuh kembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif.

Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (community parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapat pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar. Pilar keempat, pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.

Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019. Total 400 desa.