KPK Banyak Tangkap Kepala Daerah, Mendagri Tolak Salahkan Parpol

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mau menyalahkan partai politik atas banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Dia menilai, sistem perekrutan calon kepala daerah melalui parpol selama ini sudah cukup baik.

“Calon kepala daerah yang didukung partai lewat rekrutmen yang tepat. Ada psikotesnya, diklat kadernya, penguatan wawasan ideologinya, diklat kepala daerah juga ada,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/9/2017).

Tak hanya itu, dia mengatakan, kepala daerah terpilih pun juga langsung diikutkan dalam pelatihan, seperti memahami cara membuat kebijakan dan perencanaan anggaran.

“Dalam pelatihan, materi dari KPK sudah diberikan 10 persen. Karena sistem yang sudah ada ini kami perkuat, (materi) 50 persen diklat kepala daerah terpilih nanti dari KPK. Fungsi pencegahannya jalan, fungsi pembinaannya jalan, fungsi pengawasannya jalan,” tegas Tjahjo.

Seperti diketahui, dalam beberapa minggu terakhir ini, KPK melakukan OTT kepada sejumlah kepala daerah. Terbaru, KPK melakukan OTT di Cilegon, Banten.

KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka suap. Iman ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya.

Keenam tersangka meliputi, tiga orang terduga penerima suap yakni Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (TIA), Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira (ADP), dan pihak swasta Hendry.