PBB: Rusia Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Crimea

Crimea, yang mayoritas berbahasa Rusia, melalui sebuah referendum memilih untuk bergabung dengan Negeri Beruang Merah. Referendum itu sendiri tidak diakui masyarakat internasional.

Sementara itu, menurut laporan PBB, minoritas Crimea yang berbahasa Turki, yakni orang Tatar menjadi target. Jumlah mereka mengisi 12 persen dari total populasi di Crimea.

Parlemen Tatar, Mejlis, memboikot referendum tersebut. Tahun lalu, Moskow melabeli Mejlis sebagai organisasi ekstremis dan melarang keberadaannya.

“Sementara pelanggaran HAM dan perlakuan kejam memengaruhi warga Crimea yang memiliki latar belakang etnis beragam, Tatar Crimea ditargetkan secara khusus, terutama yang memiliki hubungan dengan Mejlis,” demikian bunyi laporan PBB tersebut.

Menurut PBB, larangan terhadap keberadaan Mejlis telah melanggar hak sipil, politik dan budaya Tatar Crimea.

Kepala OHCHR Zeid Raad Al Hussein menuduh, Rusia gagal menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Crimea. Hal tersebut dinilainya berpotensi terus mendorong tindakan pelanggaran HAM.

Bagaimana pun, Zaur Smirnov, pejabat daerah Crimea mengatakan kepada Interfax bahwa laporan PBB dipenuhi dengan retorika antiRusia dan telah menggunakan data dari kelompok pemantau asal Ukraina.