Demokrat: Isu Impor Senjata Bisa Jatuhkan Wibawa Pemerintah

Partai Demokrat menilai penjelasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal impor senjata oleh institusi nonmiliter berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam Wiranto. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan Brimob juga dianggap tidak konsisten dan berubahubah.

“Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Ia pun menyarankan agar pemerintah mengelola isu senjata impor ini secara utuh dan terbuka kepada rakyat. Kedepannya, jika ada permasalahan serupa, diharapkan bisa diselesaikan di internal kabinet sehingga tidak menimbulkan ketidaktenangan yang tak perlu di kalangan masyarakat.

“Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubahubah,” kata Hinca.

Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, sambung dia, lembagalembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI diharapkan benarbenar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partaipartai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis.

“Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang,” Hinca memungkas.

Isu pengadaan 5.000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang hendak menyuplai senjata tersebut secara ilegal.

Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tetang kebangkitan PKI. Menko Polhukam Wiranto sudah menjelaskan bahwa kabar ribuan senjata tak bertuan tak tidak benar.

“Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Dia menjelaskan, Gatot merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tetapi ternyata senjata yang dipesan nonstandar TNI. Oleh karena itu, kata Wiranto, izin cukup dari Mabes Polri.

“Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai,” tegas Wiranto.