Awas, Kini Bawaslu Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

Badan Pengawas Pemilu punya kewenangan baru yaitu bisa mendiskualifikasi calon peserta pemilihan kepala daerah baik tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Dulu kewenangan ini hanya dimiliki Komisi Pemilihan Umum.

“Sekarang kami juga punya kewenangan mendiskualifikasi calon,” kata Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin, saat diskusi UndangUndang Pemilu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis 12 Oktober 2017.

Kewenangan itu diberikan setelah UndangUndang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, Nomor 8 Tahun 2012 direvisi oleh Komisi II DPR RI menjadi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Afifuddin, bentuk pelanggaran yang bisa menggugurkan calon bupati, wali kota atau gubernur adalah politik uang yang terstruktur dan masiv. Bahkan, kata dia, pengusutan pelanggaran money politics tidak terbatas waktu.

Misalnya saat hari tenang, ditemukan praktik politik uang oleh tim calon pada pemilih, maka bisa langsung diproses dan kalau terbukti bisa didiskualifikasi.

“Kalau aturan lama, pelanggaran money politics hanya bisa diusut 60 hari sebelum hari H pilkada,” ujar dia.

Dengan penguatan kewenangan Bawaslu itu, menurut Afifuddin, yang perlu dilakukan saat ini adalah menggencarkan undangundang pemilu yang baru kepada masyarakat.