Jaksa Agung Tanggapi Protes Polri soal Berkas Perkara

Polri mengeluhkan lamanya pengurusan berkas perkara di kejaksaan dan menjadikannya sebagai salah satu alasan pembentukan Densus Antikorupsi. Jaksa Agung M Prasetyo pun menjelaskan, cepat lambatnya penelitian berkas perkara tergantung pada kepolisian.

Jika tidak ingin bolakbalik, kata dia, kepolisian harus melengkapi berkas perkara secepat mungkin. Jika perlu, sebelum diserahkan ke kejaksaan, berkas harus lengkap.

“Kalau berkasnya sudah lengkap sejak awal diterima penuntut umum, tentunya sudah tidak ada alasan lagi untuk dikembalikan,” kata Prasetyo usai pelantikan enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang baru dan sejumlah pejabat Eselon II di Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.

Kapolri sendiri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III pekan lalu, mengajukan dua pola kerja sama dengan Kejaksaan. Salah satunya pola satu atap.

Menurut Prasetyo, polisi tak perlu khawatir ketika berkas perkara bolakbalik. Pengembalian berkas itu tidak lain sebagai bentuk tanggung jawab dari penuntut umum.

“Karena jika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan maka tanggung jawab sudah beralih ke penuntut umum bukan lagi penyidik Polri. Penyidik sudah lepas tangan. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah penuntut umum,” ucap Prasetyo seperti dilansir Antara.