Spanyol: Eks Pemimpin Catalonia Bisa Calonkan Diri, Asal

Spanyol telah dicengkeram krisis konstitusional sejak digelarnya referendum oleh pemerintahan pimpinan Puigdemont pada awal bulan ini. Langkah tersebut dianggap pembangkangan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menegaskan bahwa tindakan tersebut ilegal.

Pemerintah Catalan sebelumnya mengklaim bahwa dari 43 persen pemilih yang ambil bagian dalam referendum, 90 persen di antaranya mendukung kemerdekaan Catalonia. Dan pada Jumat lalu, parlemen Catalonia telah mendeklarasikan kemerdekaan dan Madrid meresponsnya dengan menyatakan langkah tersebut ilegal.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy kemudian mengumumkan pembubaran parlemen dan pemecatan Puigdemont. Lebih lanjut, ia memerintahkan dilaksanakannya sebuah pemilihan baru pada 21 Desember mendatang.

Puigdemont sendiri mendesak “oposisi demokratis” untuk mengendalikan pemerintahan Catalonia dari Madrid.

Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken mengatakan bahwa Puigdemont bisa mendapat suaka politik dari negaranya jika yang bersangkutan memintanya.

“Jika Anda melihat situasi saat ini, hukuman penjara dan penindasan yang dilakukan Madrid maka pertanyaannya jelas. Apakah orang seperti dia akan mendapat kesempatan untuk menjalani persidangan secara adil?” tutur Francken.

Sejauh ini, disebutkan tidak ada indikasi bahwa Puigdemont berusaha untuk meninggalkan Catalonia.

Sebelum Madrid mengambil alih pemerintahan Catalan, wilayah ini memiliki salah satu tingkat pemerintahan mandiri terbesar di Spanyol.

Catalonia memiliki parlemen, kepolisian dan penyiar publik, serta pemerintah dan presiden sendiri meski sekarang telah diberhentikan. Wilayah itu juga memiliki berbagai kekuatan di banyak bidang, seperti budaya dan lingkungan hingga komunikasi, transportasi, perdagangan, dan keamanan publik.