Tanggapan Golkar soal Setnov Dikabarkan Jadi Tersangka E-KTP Lagi

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto diduga berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku belum tahu hal tersebut.

“Saya enggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa, saya belum tahu sampai sekarang ada (surat) itu, kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2017).

Meski belum bisa menanggapi hal tersebut, Idrus mengaku Partai Golkar tetap menghormasti segala proses hukum termasuk KPK.

“Tetapi kalau ada proses proses seperti itu kita hargai proses itu tapi saya belum tahu sampai sekarang,” ujar Idrus.

Idrus menambahkan, Golkar sampai saat ini masih menghormati putusan hakim mengabulkan gugatan Setya Novanto dalam praperadilan beberapa waktu lalu.

“Pernyataan itu kan belum kita jadikan dasar, tetapi kita tetap percaya bahwa sekarang ini Pak Novanto masih (bebas), setelah memenangkan praperadilan. Ya tentu dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, itu saja. Atas dasar itu Novanto kembali memimpin partai ini lagi,” beber Idrus.