Go-Jek Bakal Jadi Agen Pajak bagi Mitranya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku telah bertemu dengan pendiri GoJek, Nadiem Makarim, kemarin 7 November 2017 di kantornya.

Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani akan memberikan kemudahan bagi para mitra GoJek untuk melakukan registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pembayaran ‎pajaknya.

“Nadiem dan timnya kami diskusi. Nadiem dan Kamar Dagang Industri (Kadin) merekomendasikan untuk meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan, mereka (GoJek) bisa berperan. Kami siap bekerja sama,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

‎Sri Mulyani lebih jauh menjelaskan, Nadiem melihat banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan merchant GoJek berpotensi menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Namun, pendaftaran NPWP dan pembayaran pajak harus sederhana.

“Mereka saya undang untuk duduk dengan cara registrasi pakai efilling pajak. ‎Tapi mereka minta persyaratan dimudahkan, dan kami setuju pembuatan NPWP dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) bisa dipermudah,” dia menerangkan.

Ia menuturkan, Nadiem dan tim GoJek saat ini mengelola 100 ribu merchant di sistemnya, sehingga pembayaran pajak dan registrasi NPWP dapat menggunakan efilling dan ebilling dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, GoJek dapat menjadi agen pajak untuk para mitranya yang ingin memperoleh NPWP dan melaporkan SPT.

“Kerja samanya bisa sistem by sistem terintegrasi atau cara lain. Saya akan serahkan ke tim teknis, karena saya tidak paham apakah datanya langsung diimpor (ke Ditjen Pajak) atau sistemnya bisa langsung dipakai,” tutur dia.

Minta Tarif Pajak Turun Buat UKM

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan, Nadiem pun mengusulkan untuk menurunkan tarif pajak bagi pelaku UKM. Namun, dia masih mempertimbangkannya. Sri Mulyani hanya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung UKM untuk memiliki akses finansial ke perbankan.

“Tapi saya hanya berjanji untuk melakukan supaya UKM merasa nyaman dan ada di sistem formal, sehingga pemerintah bisa membantu mereka ‎untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit mikro. Karena selama ini kan tarif PPh buat UKM bersifat final 1 persen untuk omzet Rp 4,8 miliar ke bawah per tahun,” tutur dia.