Kemenkeu Imbau BPJS Kesehatan Dorong Peserta Disiplin Bayar Iuran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) atau cukai rokok sekitar Rp 5 triliun untuk mengatasi defisit pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau BPJS Kesehatan yang berpotensi mencapai Rp 9 triliun pada 2017. Sisanya akan ditutup dari belanja lainlain.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengaku, pemerintah masih membahas opsiopsi pendanaan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, termasuk kemungkinan menaikkan iuran peserta.

“Masih didiskusikan. Belum putus nih,” kata Suahasil saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan mulai beroperasi 1 Januari 2014. Sebagai institusi asuransi yang baru berjalan hampir empat tahun, Suahasil melihat BPJS Kesehatan menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalankan program jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Namanya BPJS Kesehatan baru mulai beberapa tahun, dan sebagai jenis asuransi baru, dia menghadapi segala macam tantangan, seperti peserta, klaim, di mana tantangan klaim dan peserta tidak sama rata dengan seluruh jenis peserta,” tutur dia.

Masalah lainnya, menurut Suahasil, untuk yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai negara, karakteristiknya berbeda dengan yang bayar sendiri, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta BPJS Kesehatan yang berbagi iuran dengan pengusaha.

“Kami tanya apa rencana mereka (BPJS) bikin sustain asuransi ke depan dan diberikan gambarannya oleh BPJS. Jadi, masalah yang dihadapi BPJS ini adalah masalah transisi untuk untuk menuju skema yang sustain,” kata dia.

Suahasil lebih jauh memastikan, pemerintah meminta kepada manajemen BPJS Kesehatan untuk membuat skema atau mekanisme dalam rangka menjaga keuangan perusahaan.

“Kami bilang berarti Anda (BPJS) harus bekerja lebih keras memperhatikan peserta yang baru, mengumpulkan iuran dari yang sudah jadi peserta,” ujar dia.

Artinya, kata dia, BPJS Kesehatan harus tetap menjaga para peserta ini membayar iuran. “Jangan sampai dia tidak iuran, lalu sakit, baru dilunasin. Setelah dilunasi, dicover, tapi iurannya mesti tepat waktu. Jadi, BPJS harus menjaga tetap sustain, sehingga tidak sekadar defisit, minta duit dong,” tegas Suahasil.