Kemnaker Minta Jumlah PKB di Perusahaan Ditingkatkan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong peningkatan jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaanperusahaan. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan rencana strategis nasional (renstranas) yang menargetkan penambahan jumlah PKB yang didaftarkan.

Saat ini, jumlah perusahaan di Indonesia yang memiliki PKB dinilai masih cukup rendah walaupun jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Kemnaker, Haiyani Rumondang, saat memberikan sambutan pada acara Training of Trainers (TOT) “Terampil Berunding dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)” di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/11/2017) malam.

“Oleh karena itu, Kemnaker mengadakan kegiatan TOT ini untuk mempercepat penambahan PKB serta meningkatkan kualitas isi dari PKB di perusahaa perusahaan, ” ujar Haiyani.

Ia mengungkapkan pada 2015, perusahaan yang telah mendaftarkan PKB berjumlah 13.210 perusahaan. Setahun berikutnya, meningkat menjadi 13.371 perusahaan dan pada 2017 kembali naik, yakni 13.624 perusahaan yang mendaftarkan PKB.

Dalam perkembangannya, kata Haiyani, pembuatan PKB dewasa ini, baik di sektor swasta maupun BUMN, masih terdapat kendala dalam penentuan tim perunding dari unsur Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), khususnya pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu SP/SB.

“Permasalahan dalam pembuatan tata tertib perundingan PKB maupun permasalahan mengenai durasi lamanya perundingan PKB yang masih sering berlarutlarut,” ucapnya.

Haiyani berharap, 65 trainer yang mengikuti TOT mempunyai kompetensi dalam pembuatan PKB yang didukung dengan pemahaman peraturan perundangundangan dan juga mampu memberikan pemahaman dan terampil berunding dalam pembuatan PKB yang efektif dan efisien bagi para stakeholders hubungan industrial.

“Para Trainers ini khususnya dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan unsur Pengusaha, nantinya akan bersamasama dengan pemerintah melakukan pembinaan khususnya di daerahdaerah yang kiranya perlu dilakukan pembinaan, khususnya dalam hal pembuatan PKB, ” kata dia.

Sementara itu, Direktur Persyaratan Kerja, Junaedah, mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan renstranas untuk PKB, diperlukan suatu upaya ke perusahaan untuk syarat kerjanya melalui PKB.

“Maka untuk itu diperlukan pelatihpelatih handal dalam pembuatan dan perundingan PKB di perusahaan,” ujar Junaedah, yang akrab disapa Ida tersebut.

Ia menambahkan, kegiatan TOT yang dimulai 1218 November tersebut, diikuti oleh 65 peserta dari tripartit, yakni unsur pemerintah terdiri dari lima peserta, pengusaha enam orang, dan pekerja/buruh 54 orang yang telah memiliki sertifikat terampil berorganisasi, untuk menjadi pelatih dalam membuat PKB dan meningkatnya jumlah PKB.

Dengan dilaksanakannya TOT, Ida berharap para trainer nantinya dapat memberikan pelatihan kepada stakeholder yang belum memahami bagaimana berunding dan membuat PKB secara efektif dan berkualitas.