KPK Sebut Hak Imunitas DPR Bukan Kekebalan Hukum Tanpa Batas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus memanggil Setya Novanto meski berkalikali Ketua DPR itu tak hadir. Novanto mengaku tidak akan hadir sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Pasal 12 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UndangUndang KPK.

“Dalam proses hukum, acuan yang digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK. Jadi sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, pihaknya tetap akan menelisik dan memeriksa Setya Novanto yang diduga bersamasama pihak lain melakukan korupsi dalam pengadaan eKTP hingga negara rugi Rp 2,3 triliun.

“Apalagi ada penegasan di Pasal 58 UU MK. Sehingga dalam penanganan kasus eKTP ini, kami akan berjalan terus,” kata Febri.

Pasal 58 UU MK tersebut berbunyi, “Undangundang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dia mengatakan setiap institusi penegak hukum punya tanggung jawab dan tugas untuk menegakkan hukum secara adil serta berlaku sama terhadap semua orang. Tak terkecuali kepada Setya Novanto.

“Jangan sampai ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orangorang tertentu. Apalagi jika ada yang mengkaitkan dengan pemahaman bahwa imunitas berarti kekebalan hukum tanpa batas,” kata Febri.