Kadin: Integrasi Bandara dan Pelabuhan Hemat Anggaran Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan kerja sama pemanfaatan dan kerja sama operasional sejumlah pelabuhan dan bandara kepada swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, langkah Kemenhub akan memberikan dampak positif terhadap kondisi transportasi nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, penawaran kerja sama pelabuhan dan bandara akan mempertegas peran pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator.

Selain itu, akan terjadi penghematan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelabuhan dan bandara yang berada di bawah operasional Kemenhub.

Dengan begitu, katanya, alokasi APBN juga akan semakin efektif dan dapat diarahkan pada pembangunan infastruktur transportasi lainnya, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan terdalam di Indonesia Timur.

Kami mengapresiasi setinggitingginya langkah ini, karena Kemenhub telah menawarkan swasta nasional lebih dahulu, ujar dia dalam keterangannya, Rabu (22/1/2017).

Sebagai informasi, Kemenhub menawarkan kerja sama operasi 20 pelabuhan dan 10 bandara kepada BUMN dan pihak swasta. Kerja sama operasi ini pun telah mendapat persetujuan Presiden RI Joko Widodo.

Adapun, 20 pelabuhan tersebut di antaranya, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Tanjung Wangi, dan Pelabuhan Kalabahi. Sementara bandara yang dikerjasamakan operasinya antara lain, Bandara Komodo dan Bandara Radin Inten.

Carmelita yang juga Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) memberikan catatan dalam kolaborasi pemerintah dan swasta dalam kerja sama operasi pelabuhan dan bandara tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Misalnya, dari sisi komersial. Diharapkan, agar pelabuhan dan bandara yang ditawarkan adalah pelabuhan dan bandara yang profitabel secara hitungan bisnis para pelaku usaha.

“Kami berharap, agar pelabuhan dan bandara yang ditawarkan kerja samanya dengan swasta nasional merupakan pelabuhan dan bandara yang memiliki nilai profit.”

Selain itu, diperlukan insentifinsentif bagi swasta nasional yang tertarik terlibat pada pengelolaan pelabuhan dan bandara. Insentif itu seperti permodalan dari perbankan nasional terhadap swasta nasional yang akan berkerja sama operasi pelabuhan dan bandara.

Tentunya, tawaran kerja sama operasi pelabuhan dan bandara dari Kemenhub membuka harapan bagi swasta nasional. Semoga secara komersial pelabuhan dan bandara ini menarik untuk dikembangkan, dan kami akan melakukan studi terhadap pelabuhan dan bandara yang ditawarkan,” dia menandaskan.