Halaman Masjid Dilarang Jadi Tempat Kampanye

LIWA — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Barat yang menilai halaman masjid tidak termasuk zona merah yang dilarang dijadikan lokasi kampanye pilkada menuai pro-kontra. “Yang namanya masjid itu tempat ibadah. Jangan ditafsirkan halaman masjid juga tempat ibadah, tidak bisa asal menafsirkan. Semua harus paham itu,” ujar Ketua Divisi Penindakan Panwaslu Lambar Izhar, saat mengikuti focus group discussion (FGD) di aula Hotel Sahabat Utama, Kecamatan Balikbukit, Lambar, Sabtu (17/12/2016). Turut hadir sebagai narasumber pada FGD itu akademisi FISIP Universitas Lampung Ari Darmastuti, utusan tim pemenangan dari dua pasangan calon kepala daerah, utusan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, LSM, dan media. Izhar mengajak semua pemangku kepentingan pada hajat Pilkada Lambar 2017 untuk mengkaji kembali guna memastikan pandangannya bila halaman masjid bukanlah zona merah lokasi kampanye. “Atau kita kaji sama-sama. Kita buka Google, biar tahu dasarnya,” kata dia. Pernyataan Divisi Penindakan Panwaslu Lambar itu langsung dikritisi peserta FGD, Ahmad Ali Akbar. Ia menilai Panwaslu telah salah dalam menafsirkan halaman masjid tidak termasuk fasilitas tempat ibadah yang merupakan zona merah segala macam bentuk kampanye. ”Bapak tidak konsisten, kan Bapak yang menegaskan jika tempat ibadah, termasuk fasilitas ibadah, lembaga pendidikan, dan gedung pemerintah dilarang menjadi lokasi kampanye,” kata Ali Akbar, yang tercatat sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Ia meminta Panwaslu membuat berita acara jika halaman masjid tidak masuk kategori lokasi yang dilarang untuk kampanye. ”Jika memang halaman masjid, halaman gereja, wihara, halaman sekolah tidak masuk kategori lokasi yang dilarang, kami minta dibuat berita acaranya,” ujarnya. Sebab, menurutnya, banyak undangan yang terpaksa tidak dihadiri pasangan calonnya lantaran lokasinya di tempat ibadah. “Itu demi menghindarkan terjadinya pelanggaran,” kata Ali. Ari Darmastuti mengingatkan Panwaslu untuk berpegang teguh pada aturan dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain independen, Panwaslu juga harus berlaku jujur dan adil terhadap seluruh peserta Pilkada 2017. ”Jujur dan adil itu mudah diungkapkan, tapi sangat sulit untuk dijalankan,” kata Ari. Pengamat politik itu juga menyarankan Panwaslu agar tidak bermain di wilayah abu-abu dalam menafsirkan peraturan yang berlaku. ”Yang namanya tempat ibadah itu jelas, baik itu di dalam maupun halaman dan fasilitas adalah tempat ibadah. Jadi halaman masjid juga masuk tempat ibadah, kalau di dalam sudah penuh kan halaman juga digunakan,” ujarnya. Tweet Penulis : Aripsah Editor : Padli dibaca : 142964 Kali

Sumber: Lampost.co