Korps Garda Revolusi: AS Harus Jaga Jarak 1000 Km dari Iran

Beberapa hari sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, Komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memberikan tanggapan yang berkaitan dengan peristiwa itu.

Ia menyatakan, AS harus melakukan kalkulasi matang untuk segala tindakan yang diambil terhadap Iran, jika tidak ingin menerima aksi balasan dari Teheran atau Tehran.

Terkait hal itu, Mohammad Ali Jafari, Komandan IRGC, juga mengimbau agar setiap pangkalan militer AS yang berada dekat dengan Iran, harus menjaga jarak sejauh 1.000 km dari wilayah Negeri Persia. Demikian seperti yang diwartakan Sky News, Kamis (20/7/2017).

Korps Garda Revolusi Iran adalah angkatan bersenjata multiperan yang merangkap tanggung jawab dalam memelihara keamanan domestik, perbatasan, kepentingan luar negeri Iran, penegakan hukum, serta intelijen.

“Jika AS ingin terus menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan IRGC, maka mereka harus menjauhkan pangkalan militer regionalnya hingga sejauh 1.000 km dari Iran. Mereka juga harus mewaspadai ganjaran mahal, jika melakukan miskalkulasi,” kata Ali Jafari, seperti yang dikutip oleh media nasional Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani, dalam rapat kabinet yang dilaksanakan beberapa hari setelah penjatuhan sanksi oleh AS, mengatakan “Iran akan memberikan sikap yang layak”. Meski begitu, ia tidak menyebut isu spesifik yang akan direspons oleh Tehran.

Saat ini, pangkalan militer AS yang berjarak dekat dengan Iran, berlokasi di Qatar dan Kuwait. Kedua fasilitas tersebut hanya terpisahkan sekitar 400 km dari pesisir pantai masingmasing negara.

Sementara itu, Negeri Paman Sam juga memiliki armada yang beroperasi secara khusus di Teluk Persia, yakni US Fifth Fleet. Armada itu memiliki pusat komando di US Naval Forces Central Command di Bahrain. Armada dan pusat komando tersebut hanya berjarak sekitar 570 km dari pesisir pantai Iran.

Pernyataan yang disampaikan Komandan IRGC datang beberapa hari setelah ASmelalui Kementerian Luar Negeri dan Keuangankembali menjatuhkan sanksi baru terhadap 18 entitas yang berafiliasi dengan Iran dan IRGC. Washington, DC mengklaim bahwa para entitas tersebut berperan dalam aktivitas melanggar hukum.

Delapan belas entitas yang berafiliasi dengan Iran dan IRGC itu melakukan aktivitas, seperti perdagangan senjata penghancur massal, menjalin hubungan dengan organisasi kriminal transnasional, pebisnis, serta pedagang senjata dan alat militer, menurut klaim Office of Foreign Assets Control, subdirektorat Kemenkeu AS yang bertugas khusus dalam analisis dan penetapan sanksi.

Seperti yang dikutip Sky News, sejumlah entitas asal Iran itu juga dituduh menjalin relasi dengan Turki terkait program pengembangan pesawat nirawak dan melakukan kontak dengan China terkait pengembangan jaringan komunikasi elektronik untuk domain militer.

Tak hanya itu, penjatuhan sanksi tersebut juga terjadi beberapa hari setelah Washington, DC mengumumkan bahwa Iran dinilai telah konsisten mematuhi pakta internasional pelucutan senjata nuklir selama beberapa waktu terakhir.

Rencananya, AS akan memberikan “sertifikasi kepatuhan” terhadap Iran yang dinilai telah menaati Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015. Sertifikasi kepatuhan itu rutin diberikan secara berkala setiap 90 hari.

JCPOA atau “Iran nuclear deal”, merupakan pakta kesepakatan antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia, Inggris, AS), Jerman, dan Uni Eropa.

Menurut pakta itu, Iran sepakat terhadap sejumlah hal, salah satunya adalah pengurangan stok uranium (bahan baku pembuat nuklir) hingga 98 persen. Kepatuhan Iran akan ditukar dengan pencabutan sanksi dari para negara penandatangan.

Meski menyatakan Iran telah patuh terhadap pakta internasional pelucutan senjata nuklir, AS tetap menuding mereka “memiliki semangat pelucutan nuklir yang patut dipertanyakan”, alias tidak percaya sepenuhnya pada iktikad ketaatan Teheran dalam beberapa waktu terakhir. Demikian seperti yang diwartakan oleh CNN, Rabu 19 Juli 2017.

Kritik serupa seperti itu juga pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, saat memberikan “sertifikat kepatuhan” terhadap Iran pada awal tahun ini.

Pada kesempatan yang berbeda, Presiden Iran Hassan Rouhani sempat menjelaskan bahwa skema penjatuhan sanksi itu sengaja dilakukan AS untuk mengendurkan pengaruh politik Teheran di kawasan.

“Skema itu tidak akan berhasil. Kami akan selalu patuh terhadap setiap komitmen internasional,” kata Rouhani, yang merujuk komitmen kepatuhan Iran terhadap JCPOA.