Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Wamenkeu

Live Draw Sgp Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, Selasa (15/11). Anny bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Keterangan Anny dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemdagri, Irman yang telah berstatus tersangka. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IR (Irman),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati. Pemeriksaan terhadap Anny bukan yang pertama dilakukan penyidik. Sebelumnya, Anny diperiksa penyidik pada April 2016 lalu. Diketahui, saat penyusunan anggaran proyek yang menelan Rp 5,9 triliun tersebut bergulir, Anny menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kemkeu. Selain Anny, dalam mengusut kasus e-KTP ini, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Mereka yang diperiksa yakni, Adres Ginting, Ketua Bersama Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI); Budi Zuniarta, Kepala Departemen Akuntansi Keuangan Umum Perum PNRI; Yuniarto Direktur Produksi Perum PNRI; Haryoto, Staf Dirut Bidang Pengembangan Usaha Perum PNRI; seorang bernama Aslinah; serta seorang swasta bernama Afdal Noverman. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Irman. Tak hanya itu, penyidik juga menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri, Sugiharto yang telah berstatus tersangka. “S diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Yuyuk. Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu. Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto, Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek Rp 6 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu