Mantan Bupati Buton Akui Beri Rekomendasi ke Nur Alam

Live Draw Sgp Jakarta – Mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal itu disampaikan Sjafei usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian IUP kepada PT AHB yang menjerat Nur Alam sebagai tersangka, Senin (26/9). “Sebagai bupati tentu ada (rekomendasi kepada Gubernur Sultra),” kata Sjafei usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Sjafei menegaskan, pihaknya telah menyampaikan kepada Nur Alam mengenai status lahan yang direkomendasikan. Dalam rekomendasi itu, kata Sjafei, pihaknya menyebut lahan tersebut tumpang tindih dengan lahan konsesi yang tercantum dalam kontrak karya PT Inco. “Jadi dalam rekomendasi itu menyampaikan, memberitahukan kepada beliau (Nur Alam) bahwa saat itu kontrak karya PT Inco. Itu intinya,” katanya. Namun, Sjafei mengaku tak mengetahui kelanjutan dari rekomendasi yang telah disampaikan pihaknya kepada Nur Alam. Termasuk jika rekomendasi tersebut digunakan Nur Alam untuk menerbitkan IUP kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) atau PT Billy Indonesia. “Saya tidak tahu (kenapa Nur Alam berikan IUP kepada PT AHB). Bisa saja PT Inco melepas dan diberikan kepada PT AHB. Saya tidak tahu. Selanjutnya saya tidak tahu lagi,” katanya. Selain mengenai rekomendasi penerbitan IUP, Sjafei mengaku penyidik mempertanyakan mengenai Direktur PT Billy Indonesia dan PT AHB, Widdi Aswindi. Sjfei mengaku mengenal Widdi, namun dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jaringan Suara Indonesia (JSI) “Saya kenal beliau sebagai Direktur JSI yang survei. Iya ditanya (soal Widdi), saya bilang orangnya JSI,” katanya. Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk mengusut kasus ini, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah empat orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Keempat orang tersebut, yakni, Nur Alam; pemilik PT Billy Indonesia, Emi Sukiato Lasmon; Direktur PT Billy Indonesia, Widdi Aswindi; dan Kadis ESDM Pemprov Sultra, Burhanuddin. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu