Bicara Ketidakadilan Hukum, Megawati Cerita soal Kejagung dan Kasus 27 Juli

Sports Liputan6 Jakarta – Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menilai dunia peradilan di Indonesia belumlah bisa benar-benar menjadi sandaran keadilan, walau dia tetap percaya pada akhirnya keadilan akan tetap terjadi. Hal itu disampaikan berkali-kali oleh Megawati dalam pidatonya saat membuka acara Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9). Ada beberapa contoh yang disampaikan Megawati soal ketidakadilan hukum. Misalnya, dia menyoroti adanya upaya aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dipimpin M Prasetyo untuk menjerat sejumlah kepala daerah dalam kasus hukum tertentu, termasuk kepala daerah dari PDI Perjuangan. Bagi Megawati, partainya sudah banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk membimbing, sekaligus memenangkan kepala daerah. Apabila, sang kepala daerah berpotensi ada masalah hukum, seharusnya pimpinan partai juga diberi tahu. “Saya sudah omong ke jaksa agung, ketua umum mbok dikasih tahu dong . Saya dikasih tahu, ini di- bully -nisasi apa tidak?” kata Megawati. Selain itu, salah satu kasus yang menurutnya paling menunjukkan adanya ketidakdilan hukum adalah terkait peristiwa penyerangan 27 Juli 1996. Sampai sekarang, upaya mengaburkan fakta soal siapa penyerang markas PDI waktu itu masih terjadi. Makanya, pengadilannya pun belum selesai dan tidak ada yang berani memutuskan untuk menutupnya. “Mestinya dibuka pengadilan militernya dengan membuka data pengadilan sipil. Saya ditanya kenapa tak dibuka itu semua waktu saya jadi presiden? Saya bilang, pengadilannya tak pernah ditutup kok . Udah dibuka dan saya tak pernah menutup. Soal hukumnya kan itu di pengadilan. Pengadilan itu tak bisa diintervensi,” jelas Megawati. Pada kesempatan itu, Megawati menegaskan bahwa dirinya yang memegang kekuasaan politik tak boleh mengintervensi kekuasaan hukum di pengadilan. Markus Junianto Sihaloho/AB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu