BNPP Tegaskan Tak Ada Desa di Nunukan yang Diklaim Malaysia

Sports Liputan6 Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membantah adanya informasi sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terancam dikuasai Malaysia. Desa di Lumbis Ogong masih merupakan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). “Tidak ada istilah Malaysia klaim. Bohong terancam ke Malaysia. Kita sudah bertemu delapan kali dengan Malaysia, semua peraturan sudah disepakati bersama,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP Hadi Prabowo kepada SP, Kamis (21/7). Dia mengakui, wilayah tersebut memang sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Pemerintah Malaysia kata dia, juga membangun infrastruktur jalan dan sarana air bersih. Dia menuturkan, sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perhatian terhadap perbatasan di Lumbis Ogong kurang maksimal. Namun, saat ini pemerintah menaruh perhatian serius atas seluruh kawasan perbatasan. “Setelah Pak Jokowi menjadi presiden ada perhatian serius. Kita segera lakukan pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar untuk masyarakat Lumbis Ogong,” tuturnya. Dia menuturkan, transportasi utama di wilayah itu adalah sungai. “Sungai itu kalau musim kemarau airnya kering, kebutuhan logistik jadi sulit. Karena itu kita tekadkan membangun, koordinasi juga dengan kementerian/lembaga terkait,” kata dia. Soal sejumlah warga Lumbis Ogong yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Malaysia, dia mengatakan, hal tersebut telah diinventarisir. “Mestinya enggak boleh (WNI mendapat kartu identitas Malaysia). Ini nanti kita bahas dengan Malaysia. Permasalahan ini sudah kita inventarisir,” kata dia. Dia mengakui, hal itu terjadi karena banyak pekerja dari Indonesia hilir mudik ke Malaysia. “Malaysia beri kelonggaran (membuat kartu identitas),” katanya. Ternyata, tak hanya WNI yang mempunyai KTP Malaysia. Seorang Warga Negara Malaysia, Lau Eou Cheung telah diamankan ‎tim pengawasan orang asing dan Imigrasi Kelas II Singkawang, Kalimantan Barat karena memiliki KTP Elektronik (KTP-El) Indonesia. “Harus di cek KTP-El (milik Lau) palsu atau asli. Diceknya dengan card reader (alat pengecek KTP-El) sehingga tampak keasliannya,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh. Dia menjelaskan, asal usul orang tua Lau juga perlu dilacak. “Apakah orangtuanya pernah ada datanya dalam data base kependudukan,” jelasnya. Bila ternyata benar ada hal-hal yang dipalsukan, maka KTP-El yang bersangkutan dibatalkan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya diblok. “Semua aparatur yang terlibat dalam penerbitan KTP-El harus diperiksa untuk mengetahui di mana letak yang salahnya,” kata dia. Dia menambahkan, warga negara asing (WNA) dapat memiliki KTP-El khusus. “Dengan catatan punya kartu izin tinggal tetap dari Imigrasi,” imbuhnya. Carlos KY Paath/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu