Lembaga Survei Tak Boleh Merangkap Konsultan Politik

Sports Liputan6 Jakarta– Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengingatkan, lembaga survei tidak boleh merangkap menjadi konsultan politik di Pilkada maupun Pilpres. Lembaga survei perlu didorong agar independen mengeluarkan hasil surveinya. “Lembaga survei tak bisa merangkap jadi konsultan politik pasangan tertentu. Ini sangat tidak profesional,” ujar Riza Patria di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/10). Pilkada dan Pilpres harus mengutamakan tim pemenangan dari internal partai politik. “Boleh diorder oleh pasangan calon dan siapa saja, tapi hasilnya enggak boleh dipengaruhi. Mungkin dia lembaga survei, enggak manipulasi data hasil surveinya,” katanya. Bahkan, lanjut politisi Gerindra itu, biaya survei sudah tahu semua. Ia mengungkapkan, bila ada 400 responden yang disurvei maka dana yang dikeluarkan pun bisa mencapai Rp 400 juta. Riza meminta partai politik atau tim pemenangan pasangan calon untuk membuka kepada publik bila memang bekerja sama dengan lembaga survei tertentu. Hal itu sangat penting agar publik tidak merasa dibohongi. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, sejumlah lembaga survei sudah tidak benar karena maju tak gentar membela yang bayar. Seharusnya lembaga survei berlomba untuk menggunakan metodologi secara akademik, dengan esensi kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Siti mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan terkait sanksi tegas kepada lembaga survei yang tidak objektif tersebut. Hotman Siregar/BW Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu