Mantan Ketua PN Jakut Dicecar Soal Penunjukan Majelis Hakim Perkara Saipul Jamil

Sports Liputan6 Jakarta – Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Lilik Mulyadi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara pelecehan seksual dengan terdakwa pedangdut Saipul Jamil, Jumat (5/8). Usai diperiksa, Lilik mengaku dicecar penyidik mengenai proses penanganan suatu perkara di PN Jakut, termasuk perkara‎ yang menjerat Saipul Jamil. Salah satunya terkait prosedur penentuan dan penetapan majelis hakim yang menangani perkara Saipul. “Mengenai proses atau prosedur penanganan perkara di PN Jakut khususnya mengenai penetapan majelis,” kata Lilik usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/8). Lilik mengklaim, penetapan majelis hakim perkara Saipul Jamil yang terdiri dari Ifa Sudewei selaku ketua serta ‎Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Effendi, dan Jootje Sampaleng sebagai anggota telah sesuai dengan prosedur. Dikatakan, kelimanya ditetapkan sebagai majelis hakim berdasarkan kualitas perkara, karena masalah tindak pidana khusus, kemudian karena terdakwanya menarik perhatian masyarakat. “‎Itu saja. Tidak ada yang lain. Biar objektif putusin (perkara) orang. ‎Dasarnya ada itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, Pasal 11 buku kedua‎,” jelasnya. Dalam kesempatan ini, Lilik membantah menerima atau menjanjikan sesuatu terkait perkara Saipul Jamil. Saat putusan perkara Saipul Jamil dan kasus suap yang menjerat Panitera Pengganti PN Jakut, Rohadi itu terjadi, Lilik mengklaim sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PN Jakut. Lilik mengaku sudah tidak menjabat sebagai Ketua PN Jakut sejak 3 Juni. Sementara putusan Saipul Jamil dibacakan Majelis Hakim pada 14 Juni. “Dibilang saya menerima sesuatu, atau saya menjanjikan sesuatu, tidak ada itu. Itu saja yang saya bilang. Kejadiannya (vonis) kan tanggal 14 Juni, sejak 3 Juni, kantor saya tidak di situ lagi,” ujar Lilik. Diberitakan, dalam OTT pada Rabu (15/6), tim Satgas KPK menangkap tujuh orang. Dari hasil pemeriksaan terdapat empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Panitera Pengganti PN Jakut, Rohadi; kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah; serta pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman, dan Kasman Sangaji. Rohadi selaku Panitera PN Jakut diduga menerima uang suap sebesar Rp 250 juta dari Samsul, Berthanatalia, dan Kasman terkait perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjerat Saipul Jamil sebagai terdakwa. Diduga uang suap tersebut berasal dari Saipul Jamil agar mendapat vonis ringan. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (14/6) atau sehari sebelum OTT, Majelis Hakim hanya memvonis Saipul Jamil dengan tiga tahun penjara berdasarkan pasal 292 KUHP. Padahal, jaksa menuntut Saipul Jamil dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 100 juta berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 290 KUHP Juncto Pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Fana Suparman/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu